Pringsewu, Ungkap.id,- 9 November 2026 Terkait temuan media di Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih dan dugaan media titipan Camat Adiluwih, Inspektorat bungkam dimintai tanggapan oleh media. DPP Pematank angkat bicara.
Ketua DPP Pematank, Suadi Ramli angkat bicara terkait bungkamnya Inspektorat Kabupaten Pringsewu. Menurut Suadi Ramli tidak selayaknya Inspektorat bersikap bungkam saat dimintai tanggapan dari pihak mana pun apalagi dari media mengingat Inspektorat itu pelayan publik.
Selayaknya setiap ada temuan dan pengembalian harus ada ketransparansi publik bukan malah bungkam cetus Suadi Ramli. Dalam hal ini pihaknya akan melaporkan Inspektorat Pringsewu ke Ombudsman dan ke Kejati Lampung. Suadi Ramli juga meminta Bupati dan Gubernur untuk memanggil Inspektur Inspektorat Kabupaten Pringsewu ini.
Menurut banyak sumber dari berbagai pekon di Kabupaten Pringsewu yang pernah ada temuan mengaku sudah pengembalian. Yang jadi pertanyaan, pengembalian itu seperti apa dan dikembalikan kemana. Seharusnya setiap ada temuan bukan hanya pengembalian karena di dalam temuan itu ada pidananya. Kalau setiap temuan terus pengembalian, pidananya kemana? Dalam hal ini Inspektorat selayaknya memberikan jawaban dan bukti.
DPP Pematank dalam hal ini akan mengambil langkah sesuai dengan aturan dan UUD 45 agar kedepannya Kabupaten Pringsewu ini akan menjadi lebih baik dan bersih dari dugaan-dugaan penyelewengan ataupun ketertutupan informasi publik, tandasnya.
Untuk melengkapi aturan dan UUD Pers, media ini membuka ruang hak jawab dan koreksi yang seluas-luasnya bagi Inspektorat Kabupaten Pringsewu dan Camat Adiluwih.
10 ATURAN & UUD 1945 YANG DILANGGAR INSPEKTORAT PRINGSEWU & CAMAT ADILUWIH.
PELANGGARAN UUD 1945 - KONSTITUSI.
1. UUD 1945 PASAL 1 AYAT (3)NEGARA HUKUM
Indonesia adalah negara hukum. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah penegak hukum internal. Bungkam melawan prinsip negara hukum.
2. UUD 1945 PASAL 28F HAK UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ADALAH HAK KONSTITUSI
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Hasil audit Bandung Baru dan dugaan media titipan Camat Adiluwih adalah informasi yang dijamin UUD 1945. Ditutup melanggar Konstitusi
3. UUD 1945 PASAL 28D AYAT (1) HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Rakyat berhak tahu: Temuan Bandung Baru sudah dikembalikan atau belum? Media titipan Camat Adiluwih benar atau tidak? Bungkam tidak ada kepastian hukum.
4. UUD 1945 PASAL 28C AYAT (2) HAK UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK SECARA KOLEKTIF.
Melapor ke Ombudsman dan Kejati Lampung adalah hak konstitusional DPP Pematang untuk membangun Pringsewu yang bersih.
BAGIAN 2. MALADMINISTRASI & PELAYANAN PUBLIK.
5. UU NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN RI.
Pasal 1 Angka 3. Maladministrasi adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik.
Pasal 46 Yang menghalangi pemeriksaan Ombudsman dipidana 2 tahun penjara denda Rp200 Juta.
BUNGKAM = Maladministrasi kategori Tidak Memberikan Pelayanan Penundaan Berlarut Tidak Transparan.
6. UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.
Pasal 4. Pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas.
Pasal 54-58. Masyarakat berhak mengawasi dan melapor.
Inspektorat adalah pelayan publik. Melayani media adalah wajib. Bungkam saat dimintai tanggapan = pelanggaran berat UU Pelayanan Publik
BAGIAN 3. TRANSPARANSI & TIPIKOR - JAWABAN PENGEMBALIAN KEMANA?
7. UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP.
Pasal 11 LHP Inspektorat, APBDes Bandung Baru, dan bukti pengembalian adalah Informasi Publik yang wajib dibuka.
Pasal 52. Tidak memberikan informasi publik dipidana 1 tahun.
8. UU NO. 31/1999 JO. UU NO. 20/2001 TENTANG TIPIKOR - INI JAWABAN DPP PEMATANK PIDANANYA KEMANA?
Pasal 2 Ayat (1) Memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara dipidana 4-20 tahun penjara, denda Rp200 Juta - Rp1 Miliar.
Pasal 3. Penyalahgunaan wewenang karena jabatan yang merugikan keuangan negara dipidana 1-20 tahun.
Pasal 4. PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TIDAK MENGHAPUS PIDANA.
Penjelasan Pasal 4 & Yurisprudensi MA No. 01/2020. Pengembalian harus dengan bukti sah: STS (Surat Tanda Setoran) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pringsewu dengan NTPN, bukan hanya ucapan sudah pengembalian
DALIL SUADI RAMLI BENAR 100% Kalau setiap temuan selesai dengan sudah pengembalian" tanpa bukti STS ke Kasda, maka pidananya hilang. Padahal Pasal 4 UU Tipikor tegas: pengembalian tidak hapus pidana. Harus tetap diproses hukum. Jika tidak ada STS = Pengembalian fiktif masuk Pasal 2 & 3 Tipikor.
BAGIAN 4 ATURAN PEMERINTAHAN DESA & CAMAT.
9. PP NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH & PERMENDAGRI 8/2023 TENTANG APIP.inspektorat wajib responsif terhadap pemberitaan media sebagai Early Warning System Bungkam = Gagal fungsi APIP.
10. UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 26 & 27 PERMENDAGRI 20/2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANK APBDes.
Pasal 26 UU Desa.Kepala Pekon wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel.
Permendagri 20/2018 Pasal 40. Laporan pertanggungjawaban APBDes wajib dipublikasikan.
Larangan Media Titipan APBDes tidak boleh ada pos media titipan camat Jika ada, itu mark-up, masuk Tipikor Pasal 3. Camat Adiluwih wajib menjelaskan: media titipan apa? Berapa nilainya? Atas dasar Perbup apa?
ATURAN YANG SEMESTINYA - SOP YANG WAJIB DILAKUKAN INSPEKTORAT & CAMAT ADILUWIH.
SESUAI UUD 1945 PASAL 28F & UU KIP.
1. Inspektorat WAJIB jawab konfirmasi media maksimal 2x24 jam, dengan surat resmi tunjukkan STS pengembalian temuan Bandung Baru: No STS berapa? Tanggal setor? Ke RKUD No Rekening berapa? Berapa jumlah?
2. Camat Adiluwih WAJIB jawab: Benar atau tidak ada dugaan media titipan? Jika benar, atas dasar aturan apa? Tunjukkan bukti transfer ke media mana?
3. Setiap ada temuan, SOP-nya bukan hanya pengembalian tapi. (1) Pengembalian ke Kasda dengan STS, (2) Pemeriksaan Tipikor oleh Inspektorat. Kejari (3) Sanksi administratif kepada Kakon, (4) LHP dipublikasikan di papan informasi pekon.
4. Jika tidak ada STS ke Kasda = Inspektorat wajib limpahkan ke Kejari Pringsewu untuk proses Tipikor, karena Pasal 4 UU Tipikor.
TUNTUTAN DPP PEMATANK
1. Mendesak Ombudsman Perwakilan Lampung periksa Inspektorat Pringsewu karena maladministrasi.
2. Mendesak Kejati Lampung & Kejari Pringsewu periksa dugaan pengembalian fiktif di Pekon Bandung Baru dan dugaan media titipan Camat Adiluwih.
3. Mendesak Bupati Pringsewu dan Gubernur Lampung panggil Inspektur Inspektorat Pringsewu dan Camat Adiluwih.
4. Mendesak audit total APBDes Pekon Bandung Baru TA 2023-2025.
Social Footer