Jakarta, Ungkap.id,- Sebanyak 490 pemerintah daerah (pemda) dilaporkan mengalami kesulitan membayar gaji pegawai, termasuk PNS dan PPPK. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah pusat membuka peluang memberikan tambahan dana kepada daerah yang terdampak, menyusul berkurangnya kemampuan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Purbaya menjelaskan pemerintah terus memantau kondisi keuangan daerah sejak kebijakan pemotongan TKD diberlakukan. Dari hasil evaluasi sementara, sekitar 490 daerah berpotensi memperoleh tambahan dana untuk membantu memenuhi kewajiban pembayaran belanja pegawai. Namun, realisasinya masih menunggu arahan Presiden.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga meminta Kementerian Keuangan mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang berhak menerimanya. Menurut Tito, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membayar gaji pegawai yang mulai tertekan akibat keterbatasan anggaran.
Kasus ini menjadi lanjutan dari persoalan yang sebelumnya mencuat ketika 39 pemda dilaporkan tidak mampu membayar gaji PPPK karena porsi belanja pegawai telah melampaui batas kemampuan APBD. Pemerintah kini menyiapkan skema bantuan agar masalah serupa tidak meluas ke lebih banyak daerah. (Rls)
Social Footer