Tangerang Selatan – Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Ciputat, Tangerang Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Kantor pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengesahan STNK yang berada di bawah naungan Bapenda Provinsi Banten itu dinilai tidak mencerminkan standar pelayanan publik yang layak.
Berdasarkan hasil investigasi Edwar, Ketua DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch (IMW), ditemukan kondisi toilet umum di Samsat Ciputat, khususnya toilet pria, dalam keadaan memprihatinkan dan diduga sudah lama tidak mendapatkan perawatan.
Menurut Edwar, toilet pria tampak rusak, bau menyengat, serta sejumlah fasilitas seperti wastafel atau tempat cuci tangan terlihat tidak berfungsi.
Beberapa wastafel bahkan disebut dalam kondisi rusak dan ditutup sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat.
Yang lebih mengejutkan, Edwar mengungkapkan bahwa salah satu fasilitas buang air kecil tampak ditutup menggunakan map berlogo Satlantas, yang memunculkan kesan bahwa kondisi tersebut dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Ini kantor pelayanan publik yang setiap hari menerima masyarakat. Tapi kondisi toiletnya seperti ini, rusak dan bau. Bahkan tempat buang air kecil ditutup pakai map berlogo Satlantas. Ini bukan sekadar memalukan, tapi mencerminkan buruknya perhatian terhadap pelayanan dasar,” tegas Edwar.
Tak hanya itu, Edwar menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan lingkungan, sekaligus menurunkan citra lembaga pelayanan pemerintah di mata masyarakat.
Salah seorang warga berinisial Y mengaku kondisi toilet tersebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak pernah mengalami perbaikan berarti.
“Ini kondisi toilet sudah beberapa tahun, saya tahu karena saya tiap tahun rutin bayar pajak. Tapi kok tidak diperbaiki ya, Pak?” Ujarnya.
Menurut warga, Samsat seharusnya menjadi representasi pelayanan publik yang bersih dan nyaman, mengingat tempat tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
Edwar pun mempertanyakan keberadaan serta penggunaan anggaran pemeliharaan gedung dan fasilitas di Samsat Ciputat. Ia menilai, jika memang terdapat anggaran pemeliharaan, seharusnya kondisi toilet tidak dibiarkan rusak dalam waktu bertahun-tahun.
“Kami mempertanyakan, kemana anggaran pemeliharaan gedung dan fasilitas publik ini? Masa toilet dibiarkan rusak dan tidak layak digunakan dalam jangka panjang. Ini pelayanan publik, bukan tempat yang bisa disepelekan,” Pungkasnya.
IMW mendorong agar pihak terkait, termasuk pengelola UPTD Samsat Ciputat dan instansi yang menaunginya, segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil tindakan perbaikan.
Selain itu, Edwar meminta agar pemerintah daerah dan Bapenda Provinsi Banten tidak menutup mata terhadap persoalan yang dinilai sepele, namun berdampak besar terhadap kenyamanan dan martabat pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Samsat Ciputat maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi toilet serta anggaran pemeliharaan gedung yang dipertanyakan tersebut.
Social Footer