Lampung, Ungkap.id,- Kamis, 29-Januari-2026 Dalam beberapa bulan terakhir, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan publik yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, program ini sejalan dengan pendekatan human capital development yang bertujuan membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Namun, di balik tujuan mulia ini, terdapat paradoks yang sangat mencolok terkait alokasi anggaran yang digelontorkan untuk program ini.
Anggaran sebesar Rp25-28 triliun per bulan untuk MBG merupakan angka yang sangat signifikan, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan lain di sektor pendidikan yang lebih mendesak. Sebagai contoh, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah bisa membayar gaji sekitar 1,6 juta guru honorer di seluruh Indonesia selama sembilan bulan. Ini sangat relevan mengingat kesejahteraan guru honorer masih menjadi masalah besar yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
Selain itu, anggaran tersebut juga bisa digunakan untuk membangun sekitar 5.600 gedung sekolah baru. Ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun wilayah urban padat yang masih mengalami kerusakan bangunan yang menghambat proses belajar mengajar.
Ketidakseimbangan dalam penetapan skala prioritas ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang terhadap alokasi anggaran untuk pendidikan. Pendidikan merupakan sistem yang bersifat holistik, di mana kualitas gizi, kompetensi dan kesejahteraan guru, serta kelayakan sarana prasarana saling berkaitan. Fokus berlebihan pada satu variabel tanpa memperkuat variabel lain berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak optimal secara sistemik.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan redistribusi anggaran yang lebih seimbang antara pemenuhan gizi peserta didik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Pendekatan kebijakan yang berbasis bukti, efisiensi fiskal, dan keberlanjutan jangka panjang merupakan prasyarat utama agar intervensi pendidikan benar-benar berdampak signifikan bagi pembangunan nasional.
Dalam jangka panjang, keberhasilan MBG perlu diukur dengan indikator yang terukur dan berbasis bukti empiris. Tanpa mekanisme evaluasi yang ketat, anggaran besar yang dikeluarkan berisiko tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap program ini untuk memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (Rls)
Social Footer