Lampung, Ungkap.id,- Di atas meja kayu yang mulai lapuk di sebuah sekolah dasar pinggiran kota, sekotak nasi lengkap dengan lauk-pauk mendarat. Ada senyum merekah di wajah siswa, ada hela napas lega dari orang tua. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bak dewa penolong, sebuah tangan raksasa negara yang turun memberi suap nasi. Indah. Heroik. Mengharukan.
Namun, mari kita hentikan orkestra tepuk tangan itu sejenak. Mari kita bedah anatomi kata "Gratis" yang didengungkan bak mantra sihir tersebut. Karena dalam hukum kekekalan ekonomi, tidak ada materi yang tercipta dari ketiadaan.
Ilusi Kata "Cuma-Cuma"
Logika publik sedang dibuai dengan obat bius bernama "Gratis". Kata ini memiliki kekuatan magis untuk mematikan nalar kritis. Seolah-olah, nasi, ayam, susu, dan sayur itu jatuh dari langit, atau muncul dari kantong ajaib Doraemon milik pemerintah.
Padahal, "Gratis" dalam kamus negara adalah eufemisme paling kejam untuk "Bayar Nanti" atau "Bayar Lewat Pintu Belakang".
Ketika kasir di kantin sekolah tidak menagih uang, kasir di kantor pajak sedang bekerja lembur. MBG tidak dibayar dengan daun, melainkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan siapakah pemilik APBN? Itu bukan uang presiden, bukan uang menteri, apalagi uang partai.
Itu adalah uang rakyat. Uang dari potongan gaji buruh, uang dari pajak pertambahan nilai (PPN) saat ibu-ibu membeli popok, uang dari pajak kendaraan bermotor yang terjebak macet.
Kenduri di Atas Tumpukan Utang
Dramanya menjadi semakin kelam ketika kita menengok isi dompet negara. APBN kita seringkali defisit—besar pasak daripada tiang. Lalu, dari mana uang triliunan rupiah untuk membiayai pesta makan siang ini jika pajak rakyat tak lagi cukup menutupinya?
Jawabannya adalah satu kata yang sering disembunyikan di balik pidato manis: Utang.
Di sinilah letak ironi yang paling menyayat hati. Kita sedang memberi makan anak-anak kita hari ini dengan cara menggadaikan masa depan mereka sendiri. Setiap suap nasi yang mereka telan "gratis" hari ini, sejatinya adalah tagihan utang yang harus mereka lunasi saat mereka dewasa nanti lengkap dengan bunganya.
Negara sedang menerbitkan kartu kredit atas nama bayi-bayi yang baru lahir. Kita berpesta pora seolah-olah kita kaya, padahal kita sedang menraktir makan siang dengan uang hasil meminjam.
Logika Terbalik
Narasi "Gratis" ini menciptakan logika terbalik yang berbahaya. Rakyat diposisikan sebagai "penerima sedekah" dari negara. Padahal, rakyatlah majikan yang sebenarnya. Rakyatlah yang membiayai operasional negara, termasuk membelikan makan siang itu sendiri.
Menyebutnya "Gratis" adalah sebuah pengaburan fakta. Seharusnya program ini disebut: "Makan Bergizi Hasil Urunan Rakyat dan Pinjaman Luar Negeri". Tapi tentu saja, judul itu tidak cukup seksi untuk spanduk kampanye atau headline berita sore.
Bom Waktu di Balik Kotak Nasi
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar soal gizi, tapi soal kejujuran fiskal. Jika hari ini kita merasa kenyang karena program ini, ingatlah bahwa tidak ada makan siang yang benar-benar gratis (There is no such thing as a free lunch).
Di balik label "Gratis" itu, tersimpan keringat rakyat yang diperas pajak dan beban utang negara yang kian menggunung. Kita mungkin sedang meninabobokan anak-anak kita dengan perut kenyang, tapi di saat yang sama, kita sedang mewariskan rantai besi beban ekonomi di leher mereka.
Sebuah drama tragis, di mana sang dermawan ternyata membayar tagihan menggunakan dompet si penerima bantuan ,mari kita merenung sejenak. (Rls)
Social Footer