Lampung,Ungkap.id,- Aroma nasi hangat dan lauk bergizi kini tak hanya tercium dari kantin sekolah, tapi juga dari dapur-dapur yang dikelola oleh "tangan-tangan kuat" negeri ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai fondasi masa depan emas Indonesia, kini membuka fakta baru yang cukup mengejutkan: semua orang ikut bermain.
Dalam sebuah pernyataan jujur di pertengahan Januari 2026, tabir dapur program senilai ratusan triliun rupiah ini terbuka. Bukan hanya koperasi warga atau UMKM murni, ternyata partai politik, TNI, hingga Polri turut serta menjadi pemilik dapur (SPPG).
Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, dalam acara "Semangat Awal Tahun 2026" yang digelar IDN Times (14/1).
"Kalau yang lainnya aku nggak tau, tapi dari yang saya keliling, saya tanya 'pak ada nggak punya ini, punya ini', ada. Ya sudah kalau begitu semua sudah rata," ujar Nanik.
Sebuah kalimat sederhana yang menyiratkan bahwa kue anggaran raksasa ini telah terbagi "adil" ke semua poros kekuatan.
Logika "Jeruk Makan Jeruk"
Secara teknis, BGN memperbolehkan siapa saja membuat dapur asalkan memenuhi standar higienis dan gizi. Namun, secara etika birokrasi, ini memunculkan tanda tanya besar.
Bayangkan skenarionya: Parpol (yang kadernya duduk di DPR sebagai pengawas anggaran) kini menjadi pelaksana proyek. TNI dan Polri (yang seharusnya menjaga keamanan dan penegakan hukum jika ada penyelewengan) kini juga menjadi operator yang harus diawasi.
Ketika wasit, hakim garis, dan penjaga keamanan stadion semuanya ikut menendang bola di lapangan, siapa yang akan meniup peluit jika terjadi pelanggaran?
Nanik S. Deyang menjanjikan ketegasan. "Mau punya jenderal, mau punya siapa, kalau melanggar akan saya tutup," tegasnya. Namun, publik tentu paham bahwa menutup dapur milik "Pak Jenderal" atau "Ketua Partai" di lapangan jauh lebih rumit psikologisnya daripada menutup warung tegal biasa.
Analisis: Jadi Siapa Pengawasnya kalau semua jadi pemain?
Jika kita bedah strukturnya, potensi conflict of interest-nya sangat tinggi. Berikut adalah pihak yang (seharusnya) tetap jadi "mata elang" di tengah situasi ini:
BPK & BPKP (Benteng Terakhir): Wajib mengaudit aliran dana operasional, meski biasanya bersifat post-factum (setelah kejadian).
Dinas Kesehatan (Ujian Nyali): Mereka yang memegang sertifikat Laik Higiene. Pertanyaannya, berani tidak petugas Dinkes daerah menyegel dapur milik petinggi aparat atau ketua partai setempat jika kotor? Ini tantangan mental di lapangan.
Netizen & Orang Tua (The Real Watchdog): Karena pengawas resminya ikut main, maka mata rantai pengawasan bergeser ke masyarakat. Laporan viral di medsos seringkali lebih ampuh membuat "oknum" gerah daripada teguran administratif.
Di tahun 2026 ini, tantangan terbesar Program MBG bukan lagi soal menu ayam atau telur, melainkan soal menu "transparansi" yang tampaknya makin sulit dicerna.
#mbg #makanbergizigratis #politikanggaran #transparansi
Social Footer