Lampung, Ungkap.id,- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memutuskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan selama Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan ini sebenarnya bisa dipahami sebagai bentuk komitmen negara terhadap pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil, yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran. Intinya, rakyat dipersilakan berpuasa namun bisnis tidak boleh berhenti.
Dari aspek kebijakan, ini menunjukkan sebuah konsistensi, di mana anak sekolah, Ibu hamil, dan ibu menyusui tetap mendapat jatah. Bagi masyarakat yang di daerahnya tidak menjalankan ibadah puasa, pembagian makanan dilaksanakan seperti biasa. Sedangkan di daerah yang mayoritasnya berpuasa, makanannya dikemas sedemikian rupa. Nasinya tetap matang, ayam gorengnya menggiurkan, sementara muridnya mungkin sedang menahan godaan.
Tapi bulan Ramadan itu memang beda vibrasinya, terutama pada pukul 10 pagi, yang biasanya jadi jam rawan karena perut sedang konser dangdut, sekarang justru jadi jam latihan kesabaran. Ketika makanan datang pada pagi hari, yang diuji bukan sekadar sistem distribusinya, melainkan juga ketahanan iman level anak SD sampai SMA. Ini bukan sekadar program pemenuhan gizi, tapi reality show bertajuk “Siapa Tahan Lihat Ayam Goreng?”
Ada persoalan sederhana yang perlu dijawab secara jelas. Jika makanan tersebut dibagikan di pagi hari, apakah semua anak akan mengambilnya? Karena kita tahu, di bulan puasa ini, ada satu kemampuan super yang mungkin muncul, yaitu jam tidur lebih lama dari hari biasanya. Distribusi makanan bisa saja on time, tapi muridnya masih loading di tempat tidur.
Lalu, kalau makanan itu diantar ke rumah? Sepertinya itu solusi yang sulit dilaksanakan, karena makanan itu punya masa tertentu untuk disebut layak konsumsi. Makanan itu, bukan tipe yang bisa menunggu sampai buka puasa tanpa konsekuensi, kecuali dicampur dengan bahan pengawet. Jangan sampai konsepnya “bergizi gratis” yang muncul justru berubah menjadi “gratis plus drama.”
Yang paling membuat publik jadi deg-degan adalah tentu soal kelayakan konsumsi makanan itu sendiri. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), ada sekitar 11.566 kasus keracunan, sampai pertengahan Oktober 2025 terkait dengan Program MBG.
Sementara data resmi dari BGN menyebutkan, ada sekitar 5.914 anak sekolah, terdampak pada Januari sampai September 2025. Selisihnya cukup besar. Jika kasus ini dilihat dari angka statistik, mungkin biasa saja. Namun jika dilihat dari aspek keselamatan anak-anak, ini bukan perkara ringan.
Beberapa kasus keracunan makanan MBG ini, bahkan sempat masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). Artinya ini bukan sekadar “ups, salah racikan bumbu masak,” melainkan ada yang perlu dibenahi secara serius. Apalagi ketika anak-anak sedang menjalankan ibadah puasa, kondisi tubuh mereka bisa jadi lebih sensitif. Perlu diingatkan, bahwa ibadah puasa itu untuk melatih kesabaran, bukan latihan uji daya tahan lambung terhadap makanan basi.
Kenapa bisa basi? Berdasarkan laporan dari dapur Satuan Program Pemenuhan Gizi (SPPG), makanan tersebut mulai digarap dan dimasak sejak dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB. Karena jumlahnya sangat banyak, dimana satu titik sekitar 3.000 porsi, maka pekerjaan memasak dibuat seperti arena balapan liar – kebut-kebutan. Akibatnya kualitas jadi tercecer, kebersihan jadi terabaikan, dan dikemas secara ugal-ugalan. Di sinilah faktor penyebab makanan tersebut menjadi tidak layak konsumsi hingga mengakibatkan keracunan.
Memang dari aspek tata kelola, pemerintah sepertinya terlihat serius. Program berjalan dengan baik, ada aturan, ada jadwal menu, dan ada surat edaran yang harus ditaati, karena pemilik dapur MBG ini bukan dapur umum masyarakat sekitaran sekolah, melainkan milik yayasan.
Berdasarkan investigasi Majalah Tempo, yayasan penyelenggara MBG itu terafiliasi kepada beberapa lembaga dan orang besar, seperti Presiden, Anggota DPR RI, Polri, tim sukses kampanye Prabowo-Gibran. Itulah sebabnya program ini harus dijaga terus keberlangsungannya karena ini menyangkut uang besar, modal besar dengan keuntungan yang sangat menggiurkan.
Lalu bagaimana dengan penegakkan hukum bagi penyelenggara yang terlibat kasus keracunan MBG? Soal ini, publik juga masih bertanya-tanya. Sampai saat ini belum ada satu pun putusan pidana tegas terhadap pihak yang diduga lalai dalam kasus keracunan sebelumnya. Pemerintah lebih memilih menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan evaluasi sistem. Itu bagus, tapi tetap saja netizen ingin tahu, jika terjadi keracunan lagi, siapa yang harus bertanggung jawab?
Kepercayaan publik itu memang mahal. Sekali goyah, sulit dibangun lagi. Karena itu, program sebesar MBG ini butuh dukungan masyarakat. Dan dukungan itu akan muncul jika orang tua murid merasa aman. Orang tua bisa menahan lapar seharian, tapi kalau anaknya sampai jatuh sakit gara-gara keracunan MBG, itu beda cerita.
Tujuan MBG ini sebenarnya sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Mungkin tak seorang pun yang menolak jika anak-anaknya sehat dan cerdas. Cuma kesuksesan MBG ini bukan diukur dari berapa ribu rantang yang dibagi, melainkan seberapa aman dan tepat sasaran gizi yang diberikan.
Bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk mengontrol diri dan sikap kehati-hatian. Dalam teori kebijakan publik, itu bisa diterjemahkan sebagai evaluasi yang jujur tapi berbasis data. Karena itu, menghitung kecukupan asupan gizi dalam program MBG menjadi penting agar dapur SPPG tidak gagal paham menukar menu dengan makanan dan minuman instan. Alih-alih anak menjadi sehat dan cerdas, yang terjadi justru menderita diabetes.
Mengupas masalah MBG selama Ramadan seharusnya tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bentuk kepedulian. Kritik itu bukan berarti anti-program. Justru karena peduli, orang jadi agak cerewet. Dan cerewet soal keselamatan anak itu sangat wajar.
Jadi, keberhasilan MBG juga ditentukan oleh keseimbangan antara niat yang tulus dan eksekusi yang dihitung secara matang. Niatnya sudah oke, tinggal lagi praktiknya yang juga harus aman. Karena dalam teori kebijakan publik, yang diuji bukan sekadar semangat ketika mendapat keuntungan besar, melainkan konsistensi dengan tujuan untuk membentuk generasi sehat dan cerdas. (Rls)
Lampung, 19 Februari 2026
Social Footer